"Serahkan pada Kementan mereka yang jalan. Mau sistemnya seperti apa, siapa yang ditunjuk, berapa besar, perusahaan ini dapat berapa sudah bukan urusan Menko," ujar Hatta ketika ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (1/2/2013).
Menurut Hatta, kewajiban pihak Kemenko Perekonomian adalah melakukan rapat koordinasi dengan pihak Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan terkait dengan kebutuhan setiap kementerian yang berbeda-beda. Selain itu, harus pula dipastikan ada perusahaan yang mampu memenuhi kebutuhan daging tersebut.
"Menko tidak nunjuk apa-apa, rakor itu mengkoordinasikan, saya rasa Pak Bayu (Wamendag) sudah menjelaskan koordinasi. Dari Mentan dibahas oleh Bu Diah (Diah Maulida, Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan) karena perdagangan punya pikiran lain. Dia ingin pasarnya cukup, harga tidak tinggi tapi kita juga penting untuk swasembada. Untuk itulah diharmoniskan oleh deputi, dicek bagaimana ini stakeholdernya ada, perdagangan perindustrian setelah itu dalam rapat menko diputuskan atas permintaan Mentan," paparnya.
Hatta menginginkan agar proses tersebut bisa berjalan transparan sehingga tidak ada peluang untuk kongkalikong. "Memang harus semakin akuntabel, transparan sistemnya, segala macam," tegasnya.
Untuk kasus yang tengah terjadi, Hatta menyatakan dukungannya kepada KPK agar bisa menyelesaikan kasus ini sampai tuntas. "Kita dukung KPK untuk menuntaskan itu," tandasnya.
Sumber: detik.com
No comments:
Post a Comment